Definisi Maskapai Penerbangan Menurut Sejarah, Fungsi, Jenis & Klasifikasinya

Definisi Maskapai Penerbangan
Definisi Maskapai Penerbangan

Definisi Maskapai Penerbangan adalah sebuah organisasi yang menyediakan Jasa Penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewa atau memiliki Pesawat Terbang untuk menyediakan jasa tersebut.

Setiap Maskapai Penerbangan dapat membentuk kerja sama atau alisansi dengan Maskapai Penerbangan lainnya untuk kepentingan dan untuk keuntungan bersama.

Istilah “Maskapai” berasal dari Bahasa Belanda yaitu “Maatschappij” yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti Perusahaan“.

Sedangkan “Penerbangan” mempunyai arti satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan Wilayah Udara, Pesawat Udara, Bandar Udara, Angkutan Udara, Navigasi Penerbangan, Keselamatan dan Keamanan, Lingkungan Hidup, Serta Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Umum Lainnya.

Menurut R. S. Damardjati, Maskapai Penerbangan adalah Perusahaan Milik Swasta atau Perusahaan Milik Pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum, baik yang berjadwal (Schedule Service atau Regular Flight) maupun yang tidak terjadwal (Non Chedule Service).

  • Penerbangan Berjadwal menempuh Rute Penerbangan berdasarkan jadwal waktu, kota tujuan maupun kota-kota persinggahan yang tetap.
  • Sedangkan Penerbangan Tidak Terjadwal sebaliknya, yaitu dengan waktu, rute, maupun kota-kota tujuan dan persinggahan bergantung kepada kebutuhan dan permintaan pihak penyewa.

Menurut Widadi A. Suwarno, berpendapat bahwa, Maskapai Penerbangan atau Airlines adalah Perusahaan Penerbangan yang menerbitkan Dokumen Penerbangan untuk mengangkut penumpang beserta bagasinya, barang kiriman (kargo) dan benda pos (mail) dengan pesawat udara.

Definisi Maskapai Penerbangan Menurut Undan Undang

Sedangkan menurut ketentuan Undang-Udang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasa 1 Ayat (25, Pengangkutan Udara adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.

Pengangkut pada Pengangkutan Udara adalah Perusahaan atau Maskapai
Penerbangan yang mendapat izin operasi dari pemerintah mengunakan pesawat sipil
dengan memungut bayaran.

Maskapai Penerbangan Nasional

Maskapai Penerbangan Nasional adalah sebuah perusahaan transportasi udara yang dibentuk oleh pemerintah sebagai wujud pemenuhan perhubungan negara di dalam suatu negara yang diregistrasikan di dalam negara tersebut.

Setiap negara hampir memiliki maskapai dengan bentukkan lewat pemerintah, tetapi Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di dunia yang melarang adanya flag carrier karena aturan anti keistimewaan yang ketat.

Saat ini, negara tersebut hanya memiliki 2 maskapai internasional saja, setelah mengalami berbagai akuisisi dan likuidasi, seperti: American Airlines, Delta Air Lines dan United Airlines; yang memiliki fungsi mirip dengan flag carrier negara lain.

Maskapai Penerbangan Kargo

Maskapai Penerbangan Kargo
Maskapai Penerbangan Kargo

Maskapai Penerbangan Kargo (atau angkutan kargo udara) merupakan Maskapai Penerbangan yang ditujukan untuk angkutan kargo. Beberapa maskapai kargo merupakan divisi atau subsidi dari maskapai induknya.

Pesawat Yang Digunakan Maskapai Kargo, Maskapai Kargo Besar menggunakan pesawat baru atau memang sudah ada untuk mengangkut kargo mereka.

Tetapi Maskapai Kargo kebanyakan menggunakan pesawat lama, seperti Boeing 707, Boeing 727, Douglas DC-8, DC-10, MD-11, B 747-200F, Ilyushin Il-76.

Contohnya Douglas DC-3 yang berusia 60 tahun masih beroperasi di seluruh dunia untuk mengangkut kargo (juga penumpang). Pesawat turboprop berjarak pendek seperti An-12, An-26, Fokker Friendship, dan British Aerospace ATP dimodifikasi untuk menerima standar kargo udara untuk memperpanjang usia operasi mereka.

Secara normal melibatkan penggantian jendela dengan panel gelap, penguatan lantai kabin dan pemasangan pintu di sisi badan pesawat.

Sejarah Maskapai Penerbangan

Setelah Perang Dunia II, banyak negara yang merdeka mendirikan Maskapai Penerbangan sebagai perwujudan titik awal negara dalam merencanakan pembangunan setelah negara tersebut hancur akibat perang.

Dalam status kepemilikannya, Pemerintah menjadi pemilik utama perusahaan karena besarnya jumlah modal yang diberikan dan dikucurkan kepada dewan operasional manajemen tersebut.

Sementara itu, setelah pembentukkan Maskapai sudah diselesaikan, regulasi yang ketat mengenai sistem perindustrian maskapai penerbangan juga membuat pemerintah harus melakukan campur tangan untuk melakukan negosiasi dengan negara lain agar maskapai mendapat izin untuk masuk kedalam daerah tersebut.

Kemudian, kerjasama yang berwal dari satu aspek, berkembang menjadi multi aspek. Sehingga, perjanjian bilateral harus dibentuk sebagai wujud komitmen kedua negara untuk memajukan perekonomian kedua negara, terutama maskapai penerbangan. Biasanya, negara-negara tersebut mendirikan flag carrier untuk alasan nasionalisme dan untuk membantu keuangan negara, terutama di daerah wisata.

Dalam banyak kejadian yang berbeda dengan motif yang sama, pemerintah memberikan suntikan dana secara langsung kepada maskapai penerbangan nasional mereka, umumnya akibat banyaknya kerugian yang terus menerus terjadi atau medekati kebangkrutan.

Seperti Malaysia Airlines, maskapai ini beberapa kali mendapat suntikan dana selama kurun waktu 11 Tahun dari pemerintah mereka dengan jumlah suntikan lebih dari US$ 17 Miliar akibat pelarangan maskapai untuk menaikkan harga terkait program “Visit Malaysia” yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan turis ini dinilai terlalu merugikan, karena jumlah rute yang ada dengan armada yang ada kalah jumlah dengan datangnya maskapai LCC).

Sementara itu, pendirian maskapai lokal yang (memiliki kemungkinan) menjadi pesaing kadang kala dilarang langsung beroperasi secara terbuka, atau mendapat aturan ketat untuk mencegah persaingan langsung.

Saat ini, maskapai swasta secara terbuka diijinkan untuk berdiri, tetapi maskapai penerbangan nasional masih menjadi prioritas pemerintah, terutama dalam pembagian perencanaan koridor rute area nasional dan internasional.

Dalam dekade terakhir, banyak Maskapai Penerbangan menjadi perusahaan terbuka privatisasi. Regulator Industri (Dalam hal ini, Departemen Perhubungan Negara) juga secara bertahap melonggarkan peraturannya seiring terbukanya persaingan ekonomi, terutama di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Daftar Maskapai di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdapat di Asia Tenggara. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki lebih dari 100.000 pulau yang tersebar sepanjang katulistiwa.

Oleh karena itu, transportasi udara merupakan salah satu transportasi utama di negara Indonesia. Semenjak tahun 2000, peraturan mengenai penerbangan di Indonesia mulai dilonggarkan, hal ini menyebabkan banyaknya Maskapai atau Perusahaan Penerbangan baru di Indonesia.

Berikut ini adalah Daftar Lengkap Maskapai Penerbangan di Indonesia:

  1. Maskapai Niaga Berjadwal
    Maskapai Penerbangan Berjadwal menempuh Rute Penerbangan berdasarkan jadwal waktu, kota tujuan maupun kota-kota persinggahan yang tetap.

  2. Maskapai Niaga Tidak Berjadwal
    Sedangkan Maskapai Penerbangan Tidak Terjadwal sebaliknya, yaitu dengan waktu, rute, maupun kota-kota tujuan dan persinggahan bergantung kepada kebutuhan dan permintaan pihak penyewa.

  3. Maskapai Niaga Kargo
  4. Maskapai Niaga Kargo Tidak Berjadwal
  5. Non Niaga
  6. AOC 121
    AOC (Air Operator Certificate) 121 adalah sertifikat yang diberikan kepada Maskapai Penerbangan yang mengoperasikan pesawat berkapasitas di atas 30 tempat duduk. Berikut Daftar Maskapai Penerbangan Pemegang Sertifikat AOC 121 di Indonesia:

  7. AOC 135
    AOC (Air Operator Certificate) 135 adalah sertifikat yang diberikan kepada Maskapai Penerbangan yang mengoperasikan pesawat berkapasitas di bawah 30 tempat duduk. Berikut Daftar Maskapai Penerbangan pemegang Sertifikat AOC 135 di Indonesia:


Syarat Syarat Pendirian Perusahaan Maskapai Penerbangan

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan udara niaga atau angkutan udara
bukan niaga, Perusahaan harus memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal perhubungan udara yang memiliki persyaratan sebagai berikut.

  • Memiliki akta pendirian badan usaha Indonesia yang usahanya bergerak di
    bidang angkutan udara niaga berjadwal atau angkutan udara niaga tidak
    berjadwal dan disahkan oleh Menteri yang berwenang.
  • Menyampaikan surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
    atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah apabila yang bersangkutan
    menggunakan fasilitas penanaman modal.
  • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  • Menyampaikan tanda bukti modal yang disetor
  • Menyampaikan garansi / jaminan bank
  • Menyampaikan rencana bisnis (business plan) untuk kurun waktu minimal 5
    (lima) tahun yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut.

  1. Jenis dan Jumlah Pesawat Udara Yang Akan Dioperasikan.
    • Angkutan udara niaga berjadwal memiliki paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dan menguasai 5 (lima) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani;
    • Angkutan udara niaga tidak berjadwal memiliki 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai 2 (dua) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani;
    • Angkutan udara niaga khusus mengangkut kargo memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai 2 (dua) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute atau daerah operasi yang dilayani.
  2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rute penerbangan bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal sekurang-kurangnya menggambarkan hal-hal sebagai berikut.
    • Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base)
    • Keseimbangan rute penerbangan.
    • Peta jaringan rute penerbangan.
    • Rute, frekuensi, rotasi diagram penerbangan dan utilisasi pesawat udara yang akan dilayani secara bertahap selama 5 (lima) tahun.
  3. Aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar angkutan udara sekurang-kurangnya memuat:
    • Peluang pasar angkutan udara secara umum maupun secara khusus pada rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani, meliputi:
      1. Perkembangan jumlah permintaan penumpang atau kargo per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir pada rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani;
      2. Potensi jumlah permintaan penumpang atau kargo per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan pada rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani;
      3. Rencana utilisasi pesawat udara secara bertahap selama 5 (lima) tahun ke depan bagi perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal; danKondisi pesaing yang ada saat ini pada rute penerbangan atau daerah operasi yang akan dilayani.
    • Target dan pangsa pasar yang akan diraih, meliputi:
      1. Segmen pasar yang akan dilayani sesuai dengan bidang usahanya;
      2. Pangsa pasar (market share) per tahun yang akan diraih pada masing-masing rute penerbangan atau daerah operasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.
  4. Sumber Daya Manusia termasuk teknisi dan awak pesawat udara, sekurangkurangnya memuat tahapan kebutuhan sumber daya manusia langsung maupun tidak langsung menyangkut kualifikasi dan jumlah per tahun untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.
  5. Kesiapan dan kelayakan operasi sekurang-kurangnya memuat:
    • Rencana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan pesawat udara
    • Rencana pengadaan fasilitas pendukung operasional pesawat udara
    • Rencana pengadaan fasilitas pelayanan penumpang pesawat udara
    • Rencana pemasaran jasa angkutan udara.
  6. Analisis dan evaluasi dari aspek ekonomi dan keuangan sekurang-kurangnya memuat:
    • Rencana investasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
    • Proyeksi aliran kas (cashflow), rugi–laba dan neraca untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan.

Sekian, Itulah Informasi Tentang Definisi Maskapai Penerbangan. Semoga Bermanfaat & Terimakasih.

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.